Skip to content

Berdalih Belum Punya NRG, Kanwil Depag Sumut Tidak Berikan Dana Sertifikasi 454 Guru Agama Di Kota Medan

October 24, 2011 by hendri

Tipikor News-Medan

Berdalih Belum Punya NRG, Kanwil Depag Sumut Tidak Berikan Dana Sertifikasi 454 Guru Agama Di Kota Medan

Medan - Ternyata para pengambil kebijakan di negeri ini, terlebih di Sumatera Utara, masih menelantarkan nasib para guru yang terus berjuang mencerdaskan bangsa "gemah ripah loh jinawi" ini. Meskipun telah dipublikasikan ke masyarakat kalau banyak hak - hak guru yang belum dituntaskan oleh pemerintah, masalah yang sama masih saja terulang kembali.

Kamis (20/10) lalu, puluhan guru agama di Medan mengadukan nasibnya ke Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Sumut. Pasalnya, dana sertifikasi sebesar Rp 4 miliar milik Pahlawan Tanpa Tanda Jasa itu dikabarkan tidak dibayarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Agama (Kanwil Depag) Sumut.

Hal itu diungkapkan oleh Drs. Hj. Rahmi Sirait, salah seorang guru yang datang mengadu ke fraksi partai penguasa itu. “Jumlahnya kira-kira Rp 4 miliar yang turun tahun ini dari Jakarta, namun sampai saat ini belum dibagikan,” ungkapnya dalam pertemuan di fraksi tersebut yang dipimpin Ketua FPD, Tahan Manahan Panggabean, didampingi Sekretaris FPD, Yusuf Siregar dan anggota FPD, Ahmad Ikhyar Hasibuan di ruang FPD.

Rahmi yang sudah bertugas selama 27 tahun di SMPN 21 Medan itu menuturkan bahwa sebagian besar dari guru SD, SMP, SMK dan guru agama negeri yang berasal dari Dinas Pendidikan Medan, sudah beberapa tahun belum menerima dana sertifikasi guru tersebut.

"Kami terus 'dibola - bola' Pak !. Katanya ke IAIN, besoknya kami tanya berubah lagi di Depag Sumut. Ditanya ke Depag, katanya belum turun. Kami kirim utusan ke Jakarta , dananya sudah dikirim ke Depag, entah mana yang benar,” keluh guru paruh baya itu dengan nada sedih.

Ia sendiri mengaku sudah setahun setengah tak menerima dana sertifikasi yang diberikan per semester (enam bulan sekali-red) sebanyak Rp16 juta. Bahkan ada rekannya yang tak menikmati dana itu selama 4 tahun.

Menurutnya, hanya Medan saja yang belum menerima dana tersebut, sementara daerah lain seperti Simalungun, Asahan, Deli Serdang dan lain-lain sudah lebih dulu diguyur dana yang jumlahnya mencapai puluhan juta.

Ditanya alasan kenapa tidak diberikan, Rahmi dan rekan-rekan guru lainnya mengaku kalau Kanwil Depag hanya memberikan dana tersebut kepada guru yang sudah memberikan Nomor Registrasi Guru (NRG). Tapi imbuhnya, persyaratan itu berlaku beberapa tahun lalu, sehingga tidak menjadi hal mutlak untuk pengambilan dana sertifikasi guru. “Saya tidak mengerti sekarang pak, rekan-rekan kami ada yang dapat dana itu dan tidak ditanya NRG-nya,” jelas Rahmi.

Akan Diperjuangkan FPD DPRD Sumut

FPD DPRD Sumut, oleh Tahan Manahan Panggabean disebut turut merasa prihatin dengan kondisi itu.“Yang jelas kita akan perjuangkan karena ini menyangkut nasib rakyat, dan salah satu kebijakan Presiden Soeslilo Bambang Yudhoyono juga pro-guru,” ucap Tahan, yang baru saja menjabat sebagai Ketua FPD DPRD Sumut.

Senada, Sekretaris FPD, Yusuf Siregar menegaskan kalau pihaknya akan segera memanggil instansi terkait untuk menuntaskan masalah ini. ‘Ini kan sudah keterlaluan namanya, dana sertifikasi ditahan - tahan seperti ini, apa maunya. Bisa terganggu proses belajar mengajar,” tegasnya berang.

Yusuf Siregar menambahkan, sejak membuka posko pengadukan, Demokrat sudah menerima puluhan guru dari berbagai sekolah yang mengadukan nasib dana sertifikasi itu.

Sementara itu, seorang guru yang tidak berkenan dikorankan namanya mengatakan kepada pers bahwa sebenarnya dana itu sudah ada di Kanwil Depag. “Hanya staf di sana menyebut dirinya takut memberikan dana itu karena khawatir Kepala Kanwil Depag dicopot,” ujarnya.

Ditanya alasan pencopotan itu, sang guru menyebut, setiap guru yang wajib menyertakan Kartu NRG sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2008 Bab III Pasal 15. Dalam PP itu disebutkan bahwa tunjangan profesi diberikan kepada peserta yang telah lulus sertifikasi dengan memenuhi persyaratan yang salah satunya adalah harus memiliki NRG yang diterbitkan berdasarkan data yang ada dalam sistem Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

454 Guru Belum Peroleh NRG

Informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa sebanyak 454 NRG sertifikasi di lingkungan Kementrian Agama (Kemenag) diketahui belum turun. Dari jumlah total 1400 guru yang diajukan sejak tahun 2007 hingga 2011, masih menyisahkan 454 guru yang belum memiliki NRG tersebut.

Tahap pertama, sebanyak 624 guru mendapatkan NRG dan pada tahap kedua sebanyak 322 guru. Dengan demikian, 454 guru di Medan belum bisa menerima Surat Keputusan (SK) Dirjen Keuangan tentang pencairan dana sertifikasi tahun ini. (Tpn/sam)

Sumber Berita : 
Jurnalis-Tpn
AdaptiveThemes